Pemanfaatan Lahan Rawa Untuk Pertanian Dinilai Sarat Dengan Pelanggaran Hukum
Pemanfaatan Lahan Rawa Untuk Pertanian Dinilai Sarat Dengan Pelanggaran Hukum. Pemanfaatan lahan rawa menjadi area pertanaman produktif oleh pemerintah dinilai sarat dengan pelanggaran hukum. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai langkah Kementerian Pertanian yang telah menggunakan lahan rawa tersebut bertentangan dengan sejumlah regulasi. Salah satu aturan yang dilanggar adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan No. 73 Tahun 2013 Tentang Rawa yang harus menjadi perhatian. Koordinator JATAM Merah Johansyah mengatakan, Menteri Pertanian Amran tidak hanya membenturkan pemerintah dengan UU saja, program tersebut pun menunjukkan Kementerian Pertanian (Kementan) kehilangan kendali atas lahan pertanian. Di sisi lain, lanjut dia, program Kementan tersebut dapat merusak ekosistem alam di sekitar. Sehingga, bisa saja langkah tersebut rawan bencana ekologis di Indonesia. “Jadi program ini semakin menunjukkan Keme...